Perpanjangan PSBB di Sumbar, Efektifkah?

Annisa.

Oleh: Annisa *)

Prediksi bahwa Indonesia “kebal” dari Corona atau Covid-19 akhirnya terpatahkan. Pada hari Senin (3/3/2020) Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan dua warga negara Indonesia terjangkit virus Corona. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pun menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Permenkes tersebut ditetapkan pada Jumat (3/4/2020). Permenkes ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Ada sejumlah hal yang diatur dalam Permenkes ini, termasuk di dalamnya tata cara penetapan dan pelaksanaan PSBB. Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 ini memuat 19 pasal di dalamnya, di mana kriteria penetapan PSBB juga diatur dalam Permenkes tersebut.


Selanjutnya, lebih dari satu bulan setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global, Presiden Joko Widodo akhirnya menetapkan penyebaran wabah mematikan itu sebagai bencana nasional. Status darurat ini mulai berlaku per 13 April 2020. Penetapan penyebaran virus ini sebagai bencana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Jika melirik Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-undang Penanggulangan Bencana, terlihat jelas bahwa yang berwenang menetapkan status bencana nasional dan daerah adalah pemerintah. Normatifnya, penetapan status dan tingkat bencana memuat indikator yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Kemudian, dalam konsiderans Keppres No.12 Tahun 2020 itu terlihat jelas bahwa penetapan status darurat nasional didasarkan pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, dan timbulnya implikasi sosial ekonomi yang sangat luas. 

Presiden menetapkan bencana nasional dengan merujuk pada UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana diubah dengan Keppres No. 9 Tahun 2020.

Akibatnya wabah virus yang menjadi pandemi ini, terjadi perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, baik dalam sektor pendidikan, hingga dalam laju perekonomian. Segala upaya pun dilakukan dalam menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tak terkecuali penerapan PSBB. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah efektif yang diterapkan oleh beberapa daerah di Indonesia dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Sumatera Barat (Sumbar) sebagai salah satu provinsi yang menerapkan PSBB terhitung mulai 22 April hingga 5 Mei 2020 (14 hari) terus menggencarkan sosialisai kepada seluruh masyarakat di kabupaten dan kota di Sumbar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar pun akhirnya mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Sumbar. Pergub tersebut terdiri dari 8 bab dan 27 pasal yang berisi tentang ketentuan umum, pelaksanaan PSBB dan kegiatan tertentu yang dapat dilaksanakan selama PSBB.

Langkah Pemprov Sumbar dalam menetapkan PSBB tidak serta-merta langsung menjadikan Sumbar sebagai daerah bebas Covid-19. Pasalnya, angka kasus positif Covid-19 di Sumbar yang tersebar di beberapa kabupaten/kota terus meningkat. Apalagi di Kota Padang, sebagai ibu kota provinsi dan sentral pemerintahan maupun perdagangan dengan segudang aktivitas yang padat, menjadikan Kota Padang sebagai kota dengan kasus positif terbanyak di Sumbar.

Walaupun sudah ada aturan pembatasan aktivitas perkantoran, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan di tempat dan fasilitas umum, hingga soal pergerakan orang dan barang dengan moda transportasi, tidak sedikit masyarakat yang mengabaikannya. Entah itu tidak peduli, atau karena memang ketidak tahuannya akan bahaya virus yang bisa mematikan orang yang menjangkitinya.

Kurangnya disiplin masyarakat dalam menjalani dan mematuhi aturan PSBB tampaknya menjadi polemik Pemprov Sumbar dan juga pemerintah kabupaten/kota di Sumbar. Masih banyak masyakarat yang beraktivitas di luar rumah seperti berdagang hingga aktivitas lain yang menyebabkan berkumpulnya sekelompok orang tanpa memperhatikan physical distancing. Penyaluran bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang kacau karena pendataan yang tidak rasional dan penyebaran yang tidak tepat sasaran, menjadi alasan masyarakat untuk tetap beraktivitas di luar rumah dengan alasan mencari nafkah.

Akhirnya, pada 5 Mei 2020 lalu, PSBB jilid I di Sumbar pun berakhir. Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, Pemprov Sumbar pun memutuskan untuk memperpanjang masa PSBB atau memberlakukan PSBB jilid II hingga 24 hari ke depan, artinya hingga 29 Mei 2020 mendatang. Pada PSBB jilid II ini, penegakan aturan pun semakin diperketat dan dipertegas, dengan harapan angka kasus positif Covid-19 di seluruh kabupaten/kota di Sumbar dapat menunjukkan kurva yang menurun.

Jika memperhatikan update data pantauan Covid-19 di Sumbar, kasus positif setiap harinya terus meningkat, menggelisahkan memang. Mulai dari belasan, hingga puluhan kasus baru per harinya, dan kasus positif baru mayoritas dari Kota Padang. Data terbaru yang dihimpun pada Selasa (19/5/2020), sebanyak 420 orang warga Sumbar terinfeksi Covid-19, dengan angka kematian sebanyak 22 orang dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 117 orang.

Melihat perkembangan kasus Covid-19 di Sumbar yang selalu meningkat tiap harinya, tentu efektifitas pemberlakuan PSBB menjadi sorotan dan pertanyaan besar. Faktanya, beberapa pusat perbelanjaan seperti beberapa mal di Kota Padang tetap beroperasi. Tidak hanya market yang menjual kebutuhan pokok, namun beberapa toko di dalam mal juga kembali buka, seperti penjual baju, tas ataupun sepatu.

Hal ini sangat disayangkan, karena dapat menarik perhatian masyarakat dan menjadi tempat berkumpul banyak orang, sehingga penularan Covid-19 bisa semakin cepat dan mudah walaupun diterapkan physical distancing. Padahal dalam aturan PSBB di Sumbar, seperti yang disampaikan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan lebih dari lima orang di tempat atau fasilitas umum, kecuali pasar rakyat, swalayan, minimarket, toko kelontong, jasa laundry, dan toko bangunan. Pelaku usaha pun wajib mengutamakan pemesanan barang secara daring, dengan tidak menaikkan harga. Kemudian, bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang restoran, rumah makan, dan kafe, hanya boleh melayani pembelian dengan cara dibungkus.

Padahal, lebih dari 50 persen kasus positif Covid-19 berasal dari Kota Padang dan terus bertambah setiap harinya. Dalam hal penanganan dan penanggulangan Covid-19, tentunya antara masyarakat dan pemerintah harus bersinergi dan pro-aktif dalam menegakkan aturan PSBB ini. Kedisiplinan masyarakat dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak, tetap di rumah (jika tidak ada kepentingan keluar rumah), serta tidak membuat kerumunan massa dirasa cukup dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Cepat tanggap Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten/kota yang dinilai sudah efektif dalam penyebaran Bansos terhadap kalangan keluarga tidak mampu, hingga keluarga yang terdampak Covid-19 tampaknya tidak mampu menjadi harapan bagi mereka, apalagi mereka yang sangat membutuhkan. Tentunya sangat diharapkan, PSBB jilid II yang sedang berjalan di Sumbar ini menjadi PSBB terakhir dengan kasus positif Covid-19 yang terus menurun dan meningkatkan angka kesembuhan. Harapan ini serupa untuk seluruh daerah terjangkit sehingga dalam waktu dekat, Indonesia setidaknya menuju "bersih" dari Covid-19.

Untuk mewujudkan PSBB periode kedua ini sebagai PSBB penghabisan, memang sangat diharapkan kedisiplinan masyarakat di Sumbar ini. Jika memang harus beraktivitas dan bepergian keluar rumah, tetap gunakan masker dan menjaga physical distancing. Dengan makin banyak masyarakat yang berada di rumah, makin rendah potensi penularan. Dan mudah-mudahan, ini menjadi PSBB penghabisan jika kita semua disiplin.


*) Annisa, Mahasiswa sekaligus Dewan Penasihat Pengurus Kombad Justitia (Klub Debat dan Penulisan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Andalas


Jangan Lewatkan