DI SP-1 KAN OLEH GUBERNUR

Walikota Padang Panjang Merasa Dizalimi

Walikota Hendri Arnis dan Wakilnya MAwardi Samah serta Ketua DPRD terlihat akrab dalam foto

PADANG PANJANG (Metrans)

Terbitnya Surat Peringatan 1 (SP-1) dari Gubernur Sumbar untuk Walikota Padang Panjang dinilai oleh pihak Sekretariat Derah di Padang Panjang sebagai hal yang tendensius.

“Masak surat yang berkualifikasi rahasia itu bisa jatuh ke tangah wartawan,” kata Plt. Sekda Kota Padang Panjang, Indra Gusnady kemarin kepada pers di Padang Panjang. Ia menilai pembocoran  SP-1 kepada media itu sebagai hal yang amat tendensius untuk maksud menydutkan kredibilitas Walikota Padang Panjang Hendri Arnis.


Selain menjadi perbincangan di kalangan tokoh masyarakat dan politikus di kota yang akan menghelat Pilkada tahun 2018 itu, di kalangan ASN  Pemko Padang Panjang, SP 1 Gubernur Sumbar tersebut juga menjadi bahan ‘ciloteh’ yang menggelitik.

Menurut Indra Gusnady Ini dapat dikategorikan penzaliman terhadap Walikota Padang Panjang, “Sementara materi yang dituduhkan juga tidak seluruhnya benar,” ujar dia didampingi  Kabag Hukum Setdako Padang Panjang, Syahril.

Dalam pembahasan mengenai surat peringatan dari Gubernur Sumbar tersebut di balaikota Padang Panjang, Senin (6/11) kemaren, Plt. Sekda Padang Panjang  menganganggap tudingan gubernur itu banyak yang tidak berdasar dan tidak mengena substansinya.

Sekda merinci, seperti halnya tuduhan bahwa Walikota Padang Panjang tidak menggubris surat gubernur berdasarkan hasil TPPP Provinsi Sumbar, adalah tidak benar. Menurut Plt. Sekda tindaklanjut dari surat tersebut, pihak Pemko Padang Panjang sudah menemui Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi Sumbar (TPPP) dan hasilnya langsung disampaikan ke Wakil Gubernur bersama TPPP.

“Kenapa tidak ke gubernur, karena memang pada saat itu gubernur lagi tidak berada di tempat,” jelas Sekda.

Kemudian, tentang sangkaan bahwa walikota tidak berupaya memperbaiki hubungannya dengan wakil walikota, juga kurang pada tempatnya. Dalam berbagai kesempatan, kata Sekda, Wako Hendri Arnis dan wawako Mawardi terlihat bersama, seperti saat acara perantau di Jakarta beberapa waktu lalu dan saat berbagai acara di Padang Panjang.

Lalu soal rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemko Padang Panjang yang tidak sesuai kompetensi dan azas kepatutan. Rasanya terlalu naif gubernur ikut meneggur, karena yang tahu potensi dan SDM apartur di lingkungan Pemko Padang Panjang, adalah pimpinan di Padang Panjang.

“Kalau setingkat eselon II, kita melakukan uji kompetensi terlebih dahulu, sama dengan yang dilakukan daerah lainnya,” timpal Murfida, kepala BKSDM Kota Padang Panjang.

Selain itu dalam surat peringatan tersebut, gubernur juga menyebutkan evaluasinya atas RAPBD Kota Padang Panjang tahun 2017, khususnya perjalanan dinas keluar negeri. Padahal menurut kepala DPPKAD Padang Panjang, anggarannya sudah dikurangi sesusai arahan gubernur.

“Tahun 2017 ini hanya satu kali Pak wako keluar negeri, yakni ke Belanda, itupun bersama gubernur dan sejumlah Bupati/Walikota se-Sumatera Barat. Sementara Pak Gubernur sendiri mungkin lebih sering, termasuk yang diributkan media saat gubernur ke Jerman bulan lalu,” ujarnya.

Sorotan gubernur terhadap ketidakhadiran Wako Padang Panjang dalam rakor yang dirancang Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) pada 19 Oktober 2017 lalu, juga disesalkan Sekda Padang Panjang.

Tidak hadirnya Wako Hendri Arnis secara pisik, tidaklah disengaja. Seperti dijelaskan Kabag Protokoler Budhi Hermawan, bahwa surat undangan untuk acara tersebut sampai ke Pemko Padang Panjang pada sore hari tanggal 18 Oktober. Sementara pada hari yang sama Wako sudah terjadual melakukan pertemuan dengan Kementrian Perdagangan terkait masalah tatakelola operasional pengelolaan pasar pusat Padang Panjang yang segera beroperasi Desember depan.

“Ini hanya soal kelalaian Pemprov Sumbar mendistribusikan undangan. Kendati demikian, sejumlah Kepala OPD terkait tetap diperintahkan Pak Wako untuk menghadiri acara tersebut dan hasilnya pun disampaikan langsung ke Walikota,” beber Budhi pula.

Persoalan antara kepada daerah dengan pemegang perpanjang tangan pemeringtah pusat dio daerah (gubernur) dinilai kalangan Setda Padang Panjang terlihat ikut merembet pada kebutuhan Pemko Padang Panjang dalam membentuk tim Panitia Seleksi (Pansel) calon Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.

Selama enam bulan terakhir sejak bulan Mai 2017, sudah beberapa kali pihak Pemko Padang Panjang mengajukan surat permintaan anggota tim Pansel dari provinsi. Namun hingga bulan ke enam di November ini, Gubernur tak kunjung merealisasikannya.

Ketika hal tersebut bergulir sampai ke Menteri Pendayaan Aparatur Negara (MenPAN) Asman Abnur, Jumat (13/10) lalu, MenPAN mengaku kaget atas sikap Gubernur Sumbar.

“Itu sudah tidak benar. Jika ada persoalan pribadi jangan sampai dikaitkan ke persoalan Pansel Sekda. Nanti jika ada kesempatan akan saya ingatkan Guberur,” ujar MenPAN.

Ditempat terpisah, Asisten administrasi umum Setdako Padang Panjang, juga menyesalkan sikap Gubernur yang tetap memberangkatkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Panjang, Maini, untuk pergi umrah atas hadiah dari Gubernur. Padahal Maini selaku ASN Pemko Padang Panjang belum mendapat izin dari Walikota. Menyangkut hal ini Walikota Padang Panjang akan membuat surat teguran terhadap Kadisdukcapil tersebut,” ujar Asisiten III Setdako Padang Panjang. (pul)


Jangan Lewatkan