PILKADA MENTAWAI DAN PAYAKUMBUH

Partisipasi Masyarakat Laporkan Kecurangan Pilkada Minim Sekali

Ketua Bawaslu Elly Yanti (tengah) didampingi anggota dalam acara diskusi dengan wartawan

PADANG (Metrans)

Partisipasi masyarakat terhadap pelaporan kecurangan pada Pilkada serentak 2017 di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Payakumbuh sangat minim. Dari total 22 laporan kecurangan yang masuk ke Bawaslu Provinsi Sumbar, semuanya didominasi oleh tim calon peserta Pilkada.

"Ada 22 laporan dengan rincian 16 di Payakumbuh dan enam di Mentawai. Semuanya dari tim. Tim A melapor tim B dan sebaliknya. Sedangkan dari masyarakat tidak ada. Saya tidak tahu persis penyebabnya, namun mungkin disebabkan karena ketakutan masyarakat sebab yang menerima dan memberi dalam money politics sama-sama dihukum," kata Ketua Bawaslu Sumbar, Elly Yanti dalam Media Gathering Forum Group Discusion (FGD) Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dengan media Massa Pada Pilkada Serentak 2017, Senin (7/5) di Hotel Inna Muara Padang.


Elly yang didampingi oleh anggota Bawaslu Surya Efitrimen dan Aermadepa menyebutkan  berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada Pasal 187 A disebutkan ancaman untuk pihak yang terlibat politik uang antara 36 bulan dan 72 bulan penjara.

“Ancaman terhadap praktik politik uang sesungguhnya sangat kuat. Tidak hanya pemberi, tetapi juga penerima mendapatkan hukuman berat, setiap orang yang terlibat dalam politik uang dapat dihukum penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Tidak hanya hukuman badan, hukuman juga berbentuk denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar,” tuturnya.

Dengan demikian, menurut dia, salah satu penyebab minimnya partisipasi masyarakat terhadap pelaporan kecurangan itu bisa disebabkan karena ancaman itu. Padahal, masyarakat adalah objek dari politik uang itu sehingga sangat tidak mungkin mereka membuat laporan.

"Karena ada ancaman penerima bisa disanksi, ada masyarakat yang mau melapor jadi tidak jadi. Dengan demikian, sudah seharusnya hal ini menjadi catatan tersendiri," jelasnya.

Elly juga menyorot soal pelaporan praktek politik uang dalam Pilkada yang ditetapkan 60 hari sebelum pemungutan suara. Padahal, politik uang sering terjadi jelang pemungutan suara.

Selain itu, jangka waktu proses penyidikan dan penuntutan yang terlalu singkat bisa mengakibatkan pelaku tindak pidana pemilu menghindar dari proses hukum. Akibatnya, dalam kondisi tertentu ketika pihak kepolisian akan menyidik pelaku tindak pidana akan kehilangan hak menuntut pidana karena jangka waktu penyidikan sudah lewat.

"Dalam penyidikan hanya diberi batas waktu 14 hari dan penuntutan 5 hari. Hal ini bisa dijadikan celah untuk melepaskan diri. Contohnya ada di daerah lain, dalam masa penyidikan itu terlapor melarikan diri dan kembali setelah lewat batas. Tentu hal ini tidak bisa dilanjutkan penyidikannya dan terlapor bisa bebas," jelasnya.

Pada Media Gathering tersebut juga dibahas soal SDM dan organisasi Bawaslu serta kemitraan dengan media massa.

"Media Gathering ini sangat penting bagi Bawaslu untuk mensosialisasikan kinerjanya serta menjalin silaturahim dengan media massa. Mudah-mudahan, agenda ini akan menjadi rutinitas kita," jelas Elly


Jangan Lewatkan